Rangkuman Hukum Acara Pidana I

Hukum Acara Pidana I
Pengertian: menurut simon: hukum acara pidana bertugas mengatur cara-cara negara dengan alat perlengkapanya mempergunakan wewenangnya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.
Menurut sudarto: hukum acara pidana adalah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan pleh pada penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terlibat didalamnya apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar.
Fungsi hukum acara pidana adalah menegakkan/menjalankan hukum pidana.
Hukum acara pidana beroprasi sejak adanya sangkaan tindak pidana walaupun tanpa adanya permintaan dari korban kecuali tindakan pidana yang ditentukan lain oleh UU.
Tugas pokok hukum acara pidana:
1. Mencari kebenaran materil.(kebenaran selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketetapan-ketetapan hukum acara pidana secara jujur, tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melanggar hukum pidana dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan adakah bukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah pelakunya bisa dipersalahkan.
2. memeberikan putusan hakim.
3. melaksanakan putusan hakim.
Ruang lingkup acara pidana: tata cara peradilan termasuk pengkhususannya misal peradilan anak, ekonomi, dan lain-lain.
Tujuan hukum pidana: mencari kebenaran materiil sekaligus perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
Orang-orang yang terlibat dalam hukum acara pidana:
1. tersangka: orang yang diduga melakukan tp sebelum masuk sidang pengadila. Jika sudah masuk pengadilan statusnya menjadi terdakwa, dan apabila sudah diputus maka statusnya sebagai terpidana.
2. saksi: orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentigan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang pidana yang ia dengar, lihat atau alami sendiri.
3. saksi ahli: seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan peradilan.
4. penyidik: pejabat polisi negara republik Indonesia yang diberi wewenang menurut UU untuk melakukan penyidikan.
5. penyelidik: pejabat polisi negara republik Indonesia yang diberi wewenang menurut UU untuk melakukan penyelidikan.
6. penyidik pembantu: pejabat kepolisian negara RI yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan
7. jaksa: pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
8. hakim: pejabat pengadilan yang diberi wewenang oleh UU untuk mengadili.
9. advokat/kuasa hukum.
10. pejabat aparat eksekusi: bertugas melaksanakan UU pelaksanaan pidana. Misalnya pejabat Lapas (lembaga pemasyarakatan).
Asas-asas Hukum acara pidana
1. semua orang diperlakukan sama didepan hukum.
2. penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat berwenang dan dengan cara yang diatur UU.
3. asas praduga tak bersalah
4. kepada orang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU dan atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib diberi ganti rugi(hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini). dan rehabilitasi (hak seorang untuk mendapat pemulihan hanya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini) singkat dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
5. peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak.
6. setiap orang yang tengsangkut pidana wajib menerima bantuan hukum.
7. terdakwa wajib diberi tahu dakwaanya, dasar hukumnya dan menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.
8. terdakwa harus hadir dalam persidangan.
9. terbuka untuk umum kecuali yang ditentukan lain oleh UU.
10. pengawasan putusan pengdilan dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan.
Ilmu-ilmu pembantu dalam Hukum Acara Pidana:
1. ilmu logika: berguna untuk membuat hipotesa yang dicocokan dengan fakta yang ada sesudahnya sehingga akan membentuk konstruksi logis tentang ada atau tidak adanya TP.
2. Psikologi: ilmu yang mempelajari jiwa manusia yang sehat. Ilmu ini diperlukan karena setiap orang akan mempunyai keadaan jiwa berbeda dengan manusia lain karena perbedaan lingkungan maupun yang lainnya.
3. psikiatri: ilmu yang mempelajari jiwa manusia yang sakit. Jika seseorang melakukan tindak pidana dalam keadaan sakit jiwa, maka dia tidak bisa dipidana.
4. kriminalistik: mempelajari kejahatan sebagai teknik yang bisa dipelajari misalnya dengan menjelaskan pertanyaan ”Dengan apa, dan bagaimana tindak pidana dilakukan”.
5. kriminologi: ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai sebagai masalah manusiawi. Misalnya dengan mengajukan pertanyaan “Mengapa, dan apa tujuan seseorang melakukan tindak pidana”.
6. hukum pidana/hukum materil tentang pidana: ilmu yang menjelaskan aturan-aturan tentang pidana, dan tidak mungkin ada hukum acara pidana tanpa adanya hukum pidana.
Sejarah singkat Hukum acara pidana.
1848: diberlakukan hukum IR (Irlands Reglement sataasblad no 16) untuk orang-orang pribumi dan asia asing seperti Cina, Arab, dan lain-lain dan Regelement of strafvordering (hukum acara pidana) dan reglement of the burgelijke recht vordering (hukum acara perdata) untuk bangsa Eropa. Nama pengadilanya adalah Raad Van Justitie yang sekarang menjadi pengadilan tinggi.
1941: diberlakukan HIR(Het Herzine Inlands Reglement) untuk orang-orang pribumi dan asia asing seperti Cina, Arab, dan lain-lain.Nama pengadilanya adalah Landrad yang sekarang menjadi pengadilan negri.
1965: awal proses pembuatan KUHAP. Draft belum sempurna.
1967: dibentuk panitia intern dept. kehakiman.
1968: seminar hukum II di Semarang. Membahas hukum pidana dan HAM.
1973: Panitia intern Dept. kehakiman menyusun naskah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUUHAP) namun mengalami jalan buntu.
1974: menteri kehakiman yang sebelumnya adalah Prof. Oemar Seno Aji, diganti oleh Prof. Mochtar Koesoemoatmaja. Beliau lebih mengintensifkan pembuatan RUUHAP, menyimpan draft V (karena sebelumnya sudah terjadi perubahan draft sebanyak IV kali), dan menyerahkanya ke kabinet.
1979: RUUHAP diserahkan ke DPR-RI untuk mendapatkan persetujuan.
9 September 1981: RUUHAP disetujui sidang gabungan (SIGAB) komisi I dan III DPR-RI.
23 September 1981: RUUHAP disetujui oleh DPR-RI untuk disahkan oleh Presiden.
31 Sepetember 1981: RUUHAP disahkan oleh presiden menjadi UU no.8 tahun 1981.
Pemeriksaan pendahuluan
Pemeriksaan yang dikakukan oleh penyelidik dan penyelidikan karena adanya dugaan tindak pidana.
Tindak pidana diketahui melalui 4 hal, yaitu:
1. tertangkap tangan: diketahui oleh warga ketika sedang melakukan tindak pidana.
2. laporan: pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
3. pengaduan: pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya .
4. diketahui polisi: tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang
melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu
Penyelesaian perkara pidana melalui beberapa tahap, yaitu:
1. tahap penyidikan/Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh polisi maupun pns lain yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyidikan.
2. tahap penuntutan
3. tahap pemeriksaan di sidang pengadilan/pemeriksaan lanjutan setelah pemeriksaan pendahuluan.
4. tahap pelaksaan dan pengawasan.
Tindakan-tindakan dalam proses penyidikan:
Penyidikan: serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (bab I, pasal I, no. 2)
Pengkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Lama penahanan oleh masing-masing pihak.
Penyidik: Max. 20 hari+perpanjangan dari Penuntut Umum Max. 40 hari. Diberikan oleh ketua PN.
Penuntut Umum: Max. 20 hari+perpanjangan 30 hari. Diberikan oleh ketua PN.
Hakim PN: Max. 30 hari+ perpanjangan Max. 6o hari. Diberikan oleh ketua PT.
Hakim PT: Max. 30 hari+ perpanjangan 60 hari. Diberikan oleh MA.
Hakim MA: Max. 50 hari+ perpanjangan 60 hari. Diberikan oleh MA.
Masa Pidana bisa dikurangi masa Penahanan.
Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Penyitaan harus melalui izin pengadilan, dan apabila dalam keadaan terpaksa/tidak memungkinkan adanya izin dari pengadilan karena alasan-alasan tertentu yang dibenarkan UU maka penyidik hanya bisa menyita benda-benda bergerak. Akan tetapi penyidik harus segera melapor ke pengadilan untuk disetujui.
Barang sitaan harus dibungkus(jika memungkinkan), diberi identitas, cap dan tanda tangan penyidik. Kemudian barang sitaan disimpan di rumah penyitaan negara, kantor kepolisian, kejaksaan, pengadilan negri, dan lain-lain.
Pemeriksaan surat adalah pemeriksaan terhadap surat yang tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa, akan tetapi dicurigai dengan alasan yang kuat. Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos dan telekomukasi dengan izin pengadilan.
Pemeriksaan tersangka:
1. tanpa tekanan
2. berhak mendatangkan saksi a’decharge (saksi yang dapat meringankan tersangka).
3. keterangan tersangka dicatat dan ditandatangani oleh tersangka dan penyidik. Jika tidak mau, maka penyidik menulisnya dalam berita acara beserta alasannya.
4. tersangka boleh tidak menjawab
5. perkataan tersangka bisa memberatkan dirinya.
Pemeriksaan saksi:
1. tidak disumpah, kecuali jika saksi tidak bisa hadir dipengadilan.
2. diperiksa secara tersendiri.
3. boleh tidak menjawab.
4. keterangan saksi dicatat dan ditandatangani oleh saksi dan penyidik, jika tidak mau, maka ditulis dalam berita acara beserta alasannya.
Bila penyidikan telah selesai maka penyidik wajib menyerahkan hasil penyidikannya yang berupa berkas perkara kepada penuntut umum termasuk tanggung jawab atas tersangka.
Penyidikan dihentikan karena 3 hal, yaitu karena dicabutnya aduan (dalam delik aduan), tidak cukup bukti dan bukan tindak pidana.
Penuntutan
Penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum.
Wewenang jaksa:
1. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan
2. melakukan prapenuntutan (memberi petunjuk pada penyidik dalam menyempurnakan berkas perkara) dan penuntutan.
3. melakukan penahanan dan perpanjangannya.
4. membuat surat dakwaa n
5. melimpahkan perkara ke pengadilan.
6. melayangkan surat panggilan pada saksi dan terdakwa.
7. pemberitahuan pada terdakwa tentang ketentuan perkara yang disidangkan.
8. penutupan perkara demi kepentingan umum.
9. melaksanakan ketetapan hakim.
Surat dakwaan adalah rumusan tindak pidana sebagai dasar dan batas pemeriksaan dan penuntutan yang dikehendaki UU dalam sidang pengadilan. Ada dua syarat yang harus ada dalam surat dawaan yaitu:
1. syarat formil: identitas lengkap terdakwa, seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.
2. syarat materiil: harus berisi uraian secar cermat jelas dan lengkap mengenai tindakan pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tp itu dilakukan.
Cara merumuskan surat dakwaan: harus mengandung lukisan dari apa yang senyatanya terjadi dan mengandung unsur yuridis dari dari tindak pidana yang dilakukan.
Pembatalan surat dakwaan:
1. pembatalan formil: karena tidak memenuhi syarat mutlak yang ditentukan UU (batal demi hukum).
2. pembatalan hakiki: berdasarkan keputusan penilaian hakim karena kurangnya syarat yang dianggap esensil (tergantung maksud dan tujuan surat dakwaan).
Salah satu cara pembelaan adalah membuat alibi, yaitu menyatakan tidak ada di tempat pada waktu kejadian yang disebutkan dalam surat dakwaan.
Macam macam susunan dakwaan:
1. dakwaan tunggal: terdakawa hanya didakwa dengan satu dakwaan saja.
2. dakwaan alternatif: terdakwa didakwa dengan > ! dakwaan. Biasany karena keraguan jaksa tentang jenis TP apa yang tepat untuk menjadi dasar dakwaan.
3. dakwaan subsidair:>1 dakwaan dengan mengurutkan dari yang terberat.
4. dakwaan komulatif:>1dakwaan sekaligus dan masing-masing berdiri sendiri.
5. dakwaan campuran: campuran dari dakwaan alternatif, subsidair, dan komulatif.
Syarat penggabungan perkara:
1. beberapa tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang yang sama.
2. saling sangkut-paut antara satu tp dengan tp yang lain.
3. tidak sangkut paut namun masih saling berhubungan dan dianggap perlu dalam proses pemeriksaan.
Ketentuan sangkut paut:
1. >1orang yang bekerjasama dalam waktu dan tempat yang sama maupun berbeda.
2. bermaksud mendapatkan alat untuk melakukan tindak pidana yang lain atau menghilngkan diri dari pemidanaan
asas penuntutan:
Legalitas: setiap TP harus dituntut.karena kepentingan umum.
Oportunitas: pengecualian asas legalitas karena kepentingan umum.
Perbedaan penghentian dan pengesampingan perkara.
Penghentian pentutan oportunitas
Penentu penuntut umum jaksa Agung

Cara melakukan penuntutan:
1. perkara cepat: pidana <bulan, penghinaan ringan, dan lain-lain. Tidak ada surat dakwaan , tidak ada berita acara dalam pengadilan, namun dicatatkan dalam buku regional oleh panitera.
2. perkara cepat lalu lintas: sama dengan perkara cepat, namun bisa diwakilkan.
3. perkara singat: pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhan, tidak ada surat dakwaan (penuntutan dibacakan langsung oleh jaksa penuntut umum), dan putusan hakim digabung dalam berita acara pengadilan.
4. perkara biasa: pembuktian dan penerapan hukumnya sulit, dan merupakan perkara besar yang diajukan oleh penuntut umum, dengan permintaan agar pengadilan segera mengadili perkara tersebut. Ketika PU melimpahkan perkara kepengadilan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada terdakwa/kuasa hukumnya/penasaihat hukumnya, dan penyidik.
Perkara koneksitas.
Pengertian: tindak pidana yang dilakukan oleh yurisdiksi hukum militer dan hukum.
Penyidik: penyidik tetap pasal 6.
Polisi militer
Oditur (jaksa) militer/ oditur militer tinggi.
Penuntutan: tergantung titik berat rugi. Jika kerugian yang ditimbulkan oleh tp tersebut adalah pengadilan Umum, maka peradilan dilakukan di pengadilan hukum dengan hakim ketua dari pengadilan Umum dan hakim anggota berasal dari 2 pengadilan secara imbang. Begitupun ketika kerugian yang lebih besar dialami oleh pengadilan militer, maka peradilan dilakukan di pengadilan militer dengan hakim ketua dari pengadilan militer dan hakim anggota berasal dari pengadilan militer dan pengadilan militer secara imbang.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: