Rangkuman Hukum Acara Pidana II

February 11, 2010

RANGKUMAN HUKUM ACARA PIDANA II
BAB VI Wewenang Pengadilan untuk Mengadili
 Lingkungan pengadilan melingkupi peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.
 Peradilan umum terdiri dari pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, dan MA sebagai pengadilan tingkat kasasi.
 Wewenang mengadili dibagi 2 macam/kompetensi, yaitu:
o Mutlak (absolut kompetetio): pembagian kekuasaan mengadili pada suatu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan yang lain.
o Relatif (relatif kompetitie): pembagian kekuasaan mengadili dianatara pengadilan yang satu dengan pengadilan yang lain dalam suatu lingkungan peradilan.
 Pasal 84 ayat 1-4:
o PN berwenang mengadilii TP didaerah hukumnya.
o Kecuali pada PN yang pada daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan/ditahan, dan sebagian saksi berdiam ditempat tersebut.
o TP dilakukan diberbagai tempat, maka setiap PN tempat tersebut berhak mengadilinya.
o Jika bbrp TP saling sangkut paut diberbagai tempat, maka setiap PN tempat tersebut berhak mengadilinya dengan kemungkinan penggabungan perkara.
 Dalam UUDS 1950 pejabat tinggi diadili langsung oleh MA.
 Jika daerah diatas tak mengizinkan dilakuaknnya peradilan, maka dipindah ke pengadilan lain.
 TP diluar negeri diadili PN Jakpus.
 Sengketa mengadili terjadi apabila 2 pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenangg atau tidak berwenang mengadili atas perkara yang sama (pasal 150 KUHAP)
 Pemutus perkara:
1. PT apabila sengketa antara PN dalam daerah hukumnya.
2. MA apabila sengketa antara pengadilan dalam lingkup peradilan berbeda, antara PN dalam PT berbeda , dan antara 2PT atau lebih.
 Pasal 147-149 KUHAP, proses ketika terjadi sengketa dalam peradilan.
o Perkara diajukan ke PN1, PN 1 mengajukan pelimpahan perkara pada PN 2, kemudian PN 2 mengajukan perlawanan ke PT.
o PT menetapakan pengadilan mana yang berhak mengadili. Bisa jadi PN 1, PN 2, atau PN lain.
 Praperadilan adalah salah satu wewenang PN yang mempunyai tugas pokok mengadakan pengawasan terhadap tindakan-tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum yang tidak berdasarkan UU, misalnya memeriksa dan memutus sah/tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan/penuntutan, penyitaan, ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan/penuntutan,dan lain-lain (pasal 77 dan 78 KUHAP) sehingga hak asasi tersangka/terdakwa terlindungi dalam proses pemeriksaan pendahuluan.
 Praperadilan dipimpin oleh hukum tunggal yang ditunjuk ketua PN dan dibantu panitera.
 Orang yang mengajukan praperadilan adalah tersangka, keluarga/kuasa hukumnya, penyidik, penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan dan semuanya bisa saling mempraperadilankan.
 Hakim tidak bisa dipraperadilnkan (SEMA/14 tahun 1903)
BAB VII GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI
 Ganrti kerugian adalah hak seorang untuk mendapatkan pemenuhan tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap dituntut ataupun diadilil tanpa alasan yang berdasarkan UU karena kekeliruan mengenai orangnya ataupun hukum yang diterapkan (pasal 1 butir 22 KUHAP).
 Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapatkan pemulihan dalam kemampuan, kedudukan, serta martabatnya, yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan/peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili, tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya/ hukum yang diterapkan (pasal 1 butir 23 KUHAP)
 Pembebanan ganti kerugian.
o Kepada negara diberikan pada tersangka pada praperadilan karena tidak terbukti /bukan TP.
o Kepada negara diberikan pada tersangka pada pengadilan karena putusan bebas/lepas dari segala tuntutan hukum.
o Kepada negara diberikan pada terpidana karena putusan bebas/lepas dari segala tuntutan hukum.
o Kepada terdakwa diberikan pada korban apabila terdakwa diputus bersalah. Ganti kerugianya digabung dalam perkara pidananya dan diadili melalui hukum perdata.
 Tidak secara otomatis perkara yang berakhir dengan putusan bebas/lepas dari segala tuntutan hukum terdakwa wajib diberikan ganti kerugian, melainkan berdasarkan /tergantung pada putusan hukum .
 Tata cara ganti kerugian diatur dalam keputusan menteri keuangan RI nomor 983/KMK.01/1983 tgl 31 desember 1983.
 Rehabilitasi diberikan pengadilan apabila diputus dipengadilan dan diberikan oleh praperadilan apabila perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan/penuntutan.
BAB VII PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
 Pandangan 4 pihak dalam sidang pengadilan.
o Terdakwa, pandangan subyektif dari sudut pandang subyektif.
o Penasihat hokum, pandangan obyektif dari sudut pandang subyektif.
o Penuntut umum, pandangan subyektif dari sudut pandang objektif.
o Hakim, pandangan objektif dari sudut pandang objektif.
Penetapan sidang dan pemanggilan.
 Apabila PN menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum dan berpendapat bahwa perkara tersebut termasuk wewenanganya, maka ketua PN menunjuk hakim untuk menyidangkan perkara tersebut kemudian hakim ketua menentukan hari sidangnya, termasuk memanggul Penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan saksi (pasal 152 ayat 1dan 2 KUHAP). Adapun peraturan pemanggilannya diatur dalam pasal 145-146 KUHAP.
Proses pemerikasaan di sidang pengadilan.
 Sidang dibuka hakim dengan menyatakan sidang dibuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan/terdakwanya anak-anak.
 Mengahadirkan terdakwa kemudian hakim menanyakan identitas terdakwa seperti nama, ttl, agama, dan lain-lain (pasal 155 ayat 1).
 PU memberikan surat dakwaannya, apabila terdakwa merasa keberatan, maka terdakwa bias mengajukan keberatan (eksepsi) yang isinya menyatakan bahwa pengadilan tidak berhak mengadili perkaranya, dakwaan tidak diterima, dan surat dakwaan harus dibatalkan (pasal 156 ayat 1 KUHAP). Apabila eksepsi diterima, maka perkara tersebut diperiksa lebih lanjut. Apabila ditolak, maka sidang dilanjutkan.
 Fungsi eksepsi adalah menghemat tenaga dan waktu persidangan dan menjelaskan sifat sebenarnya perkara.
 Hakim mendengarkan saksi, saksi ditanyai identitas, dan hubungannya dengan terdakwa dan saksi harus disumpah. Jika tidak, maka saksi tersebut tidak dianggap alat bukti, melainkan hanya untuk memperkuat keyakinan hakim.
 Hal yang tidak boleh ditanyakan pada saksi adalah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat, sugestif, tidak ada sangkut pautnya dengan perkara, dan tidak etis.
 Pemerikasaan terdakwa. PU mengajukan tuntutanya (requisitoir), kemudian terdakwa/penasihat hukumnya melakukan pembelaan (pleidoi), dan ditanggapi kembali oleh PU (repliek) dengan ketentuan terdakwa atau penasihat hukumnya selalu mendapatkan giliran terakhir (dupliek).
o Requisitoir, pledoi, repliek, dan dupliek harus tertulis dan diserhkan pada hakim.
 Pemeriksaan barang bukti
 Para hakim melakukan musyawarah.
 Hakim memutuskan perkara (vonis). Putusan diambil dari kesepakatan hakim, jika tidak, maka melalui voting, dan jika masih belum bisa maka diambil pendapat yang paling menguntungkan terdakwa (pasal 182 ayat 2-6 KUHAP).
 Keputusan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang ditentukan hakim.
BAB X PEMBUKTIAN
 Pembuktian adalah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim mengenai apakah suatu peristiwa telah terjadi dan mengapa peristiwa itu terjadi.
 Pembuktian terdiri dari menunjukan peristiwa-peristiwa yang dapat diterima panca indra, memberikan keterangan tentang peristiwa tersebut, dan menggunakan pikiran logis sehingga mampu menggambarkan peristiwa tersebut.
http://www.cineplex.tk.
 Tujuan pembuktian adalah mencari kebenaran materiil.
Teori Pembuktian.
 Hanya berdasarkan keyakianan hakim tanpa terikat UU/ peratuaran hukum. Dianut oleh peradilan yang memakai system jurry dan pembuktian ditentukan oleh jury (kelompok orang dari berbagai ahli ilmu) sedangkan pemutusnya adalah hakim.
 Berdasarkan UU positif/ pembuktian formil. Pembuktiannya hanya berdasarkan UU walaupun tanpa keyakianan hakim.
 Berdasarkan UU negative. Pembuktian berdasarkan UU ditambah dengan keyakinan hakim berdasarkan alat bukti tersebut. system ini dianut oleh Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 184 KUHAP, pasal 294 ayat 1 HIR, dan UU kekuasaan kehakiman UU no. 14 tahun 1970 pasal 6 ayat 1.
 Tanpa UU namun berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis atau sering disebut pembuktian bebas. Persamaan antara teori UU negative dengan teori pembuktian bebas adalah sama-sama berdasarkan keyakinan hakim. Sedangkan bedanya adalah alasan hakim pada UU negative adalah pembuktian secara limitative berdasarkan UU sedangkan pembuktian bebas berdasarkan kesimpulan yang tidak berdasarkan UU.
Hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian
 Alat-alat pembuktian, alat yang digunakan hakim untuk memperjelas pidana.
 Penguraian pembuktian, cara-cara dalam menggunakan alat bukti, sejauhmana keterlibatan alat bukti dalam TP.
 Kekuatan pembuktian, pembuktian dari masing-masing alat bukti, bobot alat bukti tersebut terhadap TP.
 Dasar pembuktian, isi dari alat bukti, saksi adalah alat bukti, tapi keadaan apa yang dilihat, didengar, dan alaminya sendiri disertai alasan mengapa ia melihat, mendengar, atau mengalaminya sendiri disebut dasar pembuktian.
 Beban pembktian, menyangkut permasalah siapakah yang mempunyai beban pembuktian? Dalam hal ini adalah pendakwa/ PU.
Alat-alat bukti
 Keterangan saksi, harus memenuhi syarat formil dan materiil.
o Syarat formil, keterangan dianggap sah apabila dilakukan dibawah sumpah (pasal 160 ayat 3 KUHAP). Jika tidak disumpah maka maka tidak dianggap alat bukti, tapi dapat mnguatkan keyakinan hakim (pasal 161 ayat KUHAP), kecuali apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, maka dapat digunakan sebagai tambahan bukti yang sah (pasal 185 ayat 7 KUHAP).
o Syarat Materiil, materii/ isi kesaksian dari seorang saksi itu harus mengenai hal-hal yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (pasal 1 butir 27 KUHAP) dan harus dinyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 KUHAP).
 Saktu saksi tidak cukup untuk menjadi alat bukti kecuali jika digabung dengan alat bukti sah lain, untuk perkara cepat, untuk membuktikan salah satiu TP, atau beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri untuk suatu kejadian/keadaan yang saling berhubungan satu sama lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian/ keadaan tertentu (pasal 185 ayat 2-4 KUHAP).
Cara menilai kebenaran seorang saksi.
 Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya.
 Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainya.
 Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu.
 Cara hidup dan kesusilaan saksi, segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi bisa atau tidaknya keterangan itu diterima.
Kelompok orang yang dikecualikan dari kewajiban menjadi saksi dalam KUHAP:
 Orang-orang yang disebut dalam 168 KUHAP, yaitu:
o Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawh sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang besama-sama sebagai terdakwa.
o Saudara dari terdakwa yang sama-sama sebagai terdakwa, saudara seibu/bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara tersangka sampai derajat ketiga.
o Suami atau istri terdakwa meskipun telah bercarai/ atau yang sama-sama sebagai terdakwa.
 Keterangan ahli, keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemerikasaan (pasal 1 butir 28 KUHAP).
 Macam-macam ahli:
o Ahli: mengemukakan pendapat tanpa pemerikasaan. Misalnya dokter spesialis kandungan menerangkan obat yang digunakan untuk abortus.
o Saksi ahli; mengemukaan pendapat dengan pemerikasaan. Misalnya dokter yang memerikasa mayat.
o Orang ahli; menerangkan hak yang sebenarnya bisa dipelajari sendiri oleh hakim namun memerlukan waktu yang lama. Misalnya karyawan bank menerangkan cara mendapatkan kredit bank.
 Alat bukti surat. Surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda baca yang dpt dimengerti yang dimaksudkan untuk mengeluarkan isi pikiran. Surat sebagai alat bukti berbeda dengan surat sebagai barang bukti. Surat sebagai alat bukti adalah surat sebagai alat yang dipakai hakim untuk memperjelas perkara, sedangkan surat sebagai barang bukti adalah surat yang digunakan/ hasil dari TP. Aturan mengenai surat sebagai alat bukti diatur secara rinci diatur dalam pasal 187 KUHAP.
 Alat bukti petunjuk: petunjuk adalah perbuatan, kejadian/keadaan yang karena persesuaianya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan TP itu sendiri menandakan telah terjadi TP. Alat bukti petunjuk didapat dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (pasal 188 ayat 2 KUHAP).
 Keterangan terdakwa: keterangan terdakwa berbeda dengan pengakuan terdakwa. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dia lakukan atau ia ketahuia sendiri, atau alami sendiri, sedangkan pengakuan terdakwa hanya terdakwa mengaku bahwa dirinya bersalah/tidak (pasal 189 ayat 1 KUHAP dan pasal 295 HIR).
 Saksi mahkota adalah terdakwa yang bersetatus menjadi saksi dalam perkara terdakwa yang lain yang sama-sama melakukan yaitu dalam hal diadakan splitsing dalam pemerikasaannya.
BAB XI PUTUSAN PENGADILAN
 Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan disidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidaan/bebas/lepas dari segala tuntutan hokum dalam hal serta menurut cara yang diatur uu. Karena putusan tersebut berada diakhir maka disebut putusan akhir. Apabila putusan tersebut bukan diakhir persidangan maka disebut penetapan.
Macam-macam putusan pengadilan
 Bebas: kesalahan terdakwa tidak terbukti, kemungkinan penyebabnya adalah minimum bukti tidak terpenuhi, minimum bukti terpenuhi namun tidak meyakinkan hakim., salah satu dari unsur dari beberapa unsur TP tidak bisa dibuktikan.
 Lepas dari segala tuntutan hokum: putusan ini dijatuhkan karena perbuatan tedakwa bukan merupakan perbuatan perbuatan yang dapat dipidana karena alasan pembenar (pasal 48-51 KUHAP) ataupun pemaaf (pasal 49 ayat 2 dan pasal 51 ayat 2 KUHAP).
 Putusan pemidaan: putusan ini dijatuhkan apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan TP yang didakwakan kepadanya.
o Apabila terdakwa seorang anak-anak (dibawah 18 tahun dan belim kawin) maka dapat dijatuhkan pidana ….
o Putusan segera masuk adalah adalah penahanan yang dilkukan oleh hakim pada akhir sidang yang memang hal ini menjadi wewenang hakim.
o Pengadilan memutus perkara digunakan hadirnya tedakwa kecuali UU menentukan lain. Apabila terdakwanya lebih dari satu maka cukup terdakwa yang ada (pasal 196 ayat 1 dan 2 KUHAP).
o Segera setelah putusan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan terdakwa tentang haknya, yaitu: menerima dan menolak putusan, mempelajari putusan, meminta grasi, mengajukan banding dan lain-lain (pasal 196 ayat 3 KUHAP).
 Formalitas isi surat putusan pengadilan (vonis) beserta konsekuensinya tercantum dalam pasal 197 ayat 1-3 KUHAP.
 Putusan-putusan bukan putusan akhir yang lazim disebut penetapan.
o Pernyataan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara(pasal 148 ayat 1 KUHAP).
o Pernyataan bahwa surat dakwaan batal (pasal 156 ayat 1 KUHAP).
o Pernyataan bahwa tuntutan PU tidak diterima (pasal 156 ayat 1 KUHAP).
Putusan ini diucapkan diucapkan dalam tidak adanya syarat-syarat untuk tidak dapat diadakanya penuntutan. Misalnya UU HP tidak berlaku (pasal 2-9 KUHAP), tidak ada aduan dalam delik aduan dan lain-lain.
o putusan berisi penanggguhan pemerikasaan perkara terdakwa oleh karena ada perselisihan preyudisil (preyudisil geschil). Putusan ini diberikan karena menunggu keputusan hakim perdata.
BAB XI UPAYA-UPAYA HUKUM
 Upaya-upaya hukum adalah hak terdakwa/ PU untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding, kasasi, atau hal terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) dalam hal yang menurut cara yang ditentukan dalam UU.
 KUHAP mengenal 2 upaya hokum yaitu upaya hukum biasa yang terdiri dari perlawanan (verzeet), banding, kasasi dan upaya hukum luar biasa yang terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum () dan PK.
 Perlawanan (verzeet): upaya hukum pada putusan tanpa hadirnya terdakwa dalam perkara cepat lalu lintas dan berupa perampasan kemerdekaan (pasal 213 dan 214 ayat 2 dan 4 KUHAP). Setelah verzeet diajukan maka hakim menetapkan hari sidang. Jika terdakwa kembali tidak hadir berarti verstek awal berlaku dan dianggap menerima putusan tersebut. apabila terdakwa hadir kemudian putusannya masih berupa perampasan kemerdekaan maka terdakwa dapat mengajukan banding. Apabila putusannya berupa denda maka tidak bisa diajukan banding tapi bisa mengajukan permohonan kasasi (pasal 214 ayat 6-8 dan pasal 244 KUHAP). Adapun apabila berupa putusan bebas ataupun lepas dari segala tuntutan hukum maka tidak bisa mengajukan banding maupun kasasi.
 Banding (revisie) upaya hukum karena tidak puas terhadap PN dan diajukan pada PT (UU no.14 tahun 1970).
o syarat bukan putusan bebas kecuali ditentukan lain oleh UU.
o Bukan putusan lepas dari segala tuntutan hukum Karena kebenaran hakim/hakim tidak keliru.
o Terhadap semua putusan lepas dari segala tuntutan hokum/tidak (baik yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum/tidak) tidak dapat dimintakan banding, tetapi hanya boleh dimintakan kasasi (penafsiran ayat 244 dan 253 KUHAP).
o Maksimal permohonan adalah 7 hari setelahp putusan / pemberitahuan pada terdakwa (pasal 232 ayat 2 dan pasal 196 ayat 2 KUHAP).
o Panitera PN membuat akte baik berupa penolakan maupun penerimaan permohonan banding dengan ditandatangin panitera dan pemohon dan tembusannya diberikan pada pemohon banding (pasal 233 KUHAP).
o Panitera PN wajib menolak permohonan banding yang tidak memenuhi syarat (pasal 233 ayat 1dan 2 KUHAP).
o Perkara yang belum diputus bisa dicabut kembali permohonan bandingnya dan pemohon banding dikenai biaya perkara sebanyak yang telah dikeluarkan PT (pasal 235 ayat 1&2 KUHAP).
o Pengiriman permohonan banding dari panitera kepada PT paling lambat adalah 14 hari yang bertujuan untuk melindungi HAM dan penumpukan perkara banding di PN (pasal 236 ayat 1&2 KUHAP).
o Hal yang dikirim adalah salinan putusan PN, berkas perkara, dan surat-surat bukti.
o Pemeriksaan banding minimal dilakukan oleh 3 orang hakim dan pemerikasaan perkara banding berdasarkan hal yang dikirimkan panitera PN.
o Putusan PT dalam tingkat banding bisa berupa menguatkan, mengubah, membatalkan putusan PN. Ketika membatalkan berarti PT membuat putusan sendiri.
o Pemohon banding dapat membuat memory banding yang berisi uraian tentang alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan banding begitupun sebaliknya, pihak lawan bisa membuat kontra memory banding, yaitu dasar tidak perlu diadakannya pemerikasaan banding.
o Keputusan sela PT adalah keputusan oleh ketua PT pada PN untuk memperbaiki kekeliruannya karena PT menganggap PN telah melakukan kelalaian dalam penerapan hukum acara / kekeliruan / ada yang kurang lengkap selama pemerikasaan di PN.
 Kasasi (pasal 253 ayat 1 KUHAP). Alasan-alasan kasasi:
o Apakah benar suatu peraturan hukum terdakwa ditetapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya.
o Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menuut ketentuan UU.
o Apakah benar peradilan telah melampaui batas wewenangnya .
o Kasasi di Perancis disebut “cassation” berasal dari kata “casser” yang berarti membatalkan atau memecahkan.
o Dasar pokok pegajuan kasasi menurut Prof. Oemar Senoadji adalah salah penerapan hokum, salah dalam acara, serta disebut dalam pasal 253 KUHAP sebagai dasar kasasi.
o Fungsi terpenting MA adalah melakukan peradilan kasasi.
o Tujuan kasasi dimaksudkan untuk menciptakan kesatuan hukum dan oleh karenanya menimbulkan kepastian hokum.
o Proses kasasi :
 Permohonan kasasi diajukan pada panitera pengadilan pemutus perkara paling lama 14 hari setelah putusan.
 Panitera mengajukan permohonan kasasi pada panitera MA. Permohonan kasasi harus diajukan dalam waktu 14 hari setelah permohonan kasasi diajukan (pasal 248 ayat 1 KUHAP).
 Setelah diterima panitera MA, berkas tersebut dicata dalam buku agenda, surat, buku register perkara, dan kartu petunjuk. Buku register wajib dikerjakan, ditutup, dan ditandatangani panitera MA pada hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani ketua MA/ wakil ketua muda yang ditunjuk ketua.
 Ketua MA menunjuk majelis hakimnya yang beranggotakan minimal 3 orang termasuk ketuanya.
 Majelis hakim membahas kasasi dan permasalahannya.
o Syarat penerimaan permohonan kasasi;
 Persyaratan formil: misalnya permohonan diajukan melampaui batas tenggang waktu, diajukan wakil tanpa surat kuasa khusus, permohonan tidak disertai risalah kasasi, tidak pernah banding, tidak mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek, dan diajukan sebelum ada putusan dari PT.
 Persyaratan materiil: alasan-alasan yang menjadi dasar kasasi terdakwa terpenuhi, misalnya hakim PT tidak melampaui batas wewenangnya atau tidak salah dalam menerapkan hukumnya, dan lain-lain.
o Konsekuensi penerimaan kasasi oleh MA/ pembatalan suatu putusan oleh MA:
 Karena hukum tidak diterpakan/ diterapkan tidak sebagaimana mestinya, maka MA mengadili sendiri perkara tersebut. putusan MA ini dapat berupa bebas, lepas, tuntutan jaksa tidak dapat diterima, dan dakwaan batal.
 Karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut UU, maka MA menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan bersangkutan memeriksa kembali putusan yang dibatalkan/menunjuk pengadilan lain yang setingkat untuk memeriksa perkara tersebut.
 Karena pengadilan berrsangkutan tidak berwenang mengadili perkara, maka MA menunjuk pengadilan lain untuk mengadili perkara tersebut.
 Kasasi demu kepentingan hokum adalah kasasi yang hanya dapat diajukan oleh jaksa agung demi kepentingan hokum, dan merupakan monopoli dari jaksa agung (pasal 294 ayat 1 KUHAP). Oleh karenanya jaksa agung tidak boleh merugikan pihak lain yang berkepentingan pasal 259 ayat 2 KUHAP) dan tidak dapat diganggu gugat.
 Tugas MA sebagai pengadilan tertinggi negara dalam menjalankan kasasi tidak terbatas pada menjamin adanya kesatuan hukum melalui peradilan saja, melainkan membimbing para hakim melalui yurisprudensi.
 Peninjauan kembali (PK).
 Mahkamah Agung diberi wewenang dan tugas untuk memeriksa permohonan PK terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 Menurut pasal 263 ayat 1 KUHAP, yang berhak mengajukan PK adalah terpidana / ahli warisnya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan PK adalah (pasal 263 ayat 2-3 KUHAP):
o Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas / lepas dari segala putusan hokum/ tuntutan PU tidak dapat diterima / terhadap perkara itu diterpakan hukuman yang lebih ringan.
o Apabila berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal/ keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lainnya.
o Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan sesuatu kekhilafan hakim/sesuatu kekeliruan yang nyata.
o Putusan diikuti pemidanaan/ telah dijatuhi tindakan.
 Apabila setelah pengajuan PK dan berkas perkaranya telah diterima MA terpidanan meninggal dunia, maka permintaan PK diserahkan kepada kehendak ahli waris (pasal 268 ayat 2 KUHAP).
 Permintaan PK atas suatu putusan pengadilan tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan tersebut.
 Secara singkat, proses PK dimulai dari pengajuan permohonan PK oleh terpidana pada panitera pengadilan bersangkutan. Kemudian paintera pengadilan bersangkutan memeriksa syarat-syarat pengajuan PK dan berkas perkaranya pada MA. Kemudian MA memeriksa syarat-syaratnya. Setelah itu barulah perkara diperiksa MA.
 Menurut pasal 264 ayat 2 KUHAP, permintaan PK tidak dibatasi waktu.
 Ketentuan apabila permintaan Pk diterima PK adalah:
o Bila MA tidak membenarkan pemohon PK, maka putusan terdahulu tetap berlaku.
o Apabila MA membenarkan alasan pemohon, maka MA memabatalkan putusan terdahulu dan menjatuhkan putusan berupa bebas, lepas dari segala tuntutan, tidak menerima tuntutan MA, dan putusan dengan menggunakan pidana yang lebih ringan.
BAB X PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
 Menurut pasal 270 KUHAP, yang diberi tugas melaksanakan putusan pengadilan adalah jaksa. Sedangkan jaksa yang bertugas sebagai PU dalam sidang pengadilan berwenang melaksanakan penetapan hakim (pasal 14 KUHAP).
 Kriteria putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah:
o Apabila terdakwa maupun PU menerima putusan.
o Tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lewat tanpa dipergunakan.
o Apabila permohonan banding telah diajukan namun dicabut kembali.
o Semua upaya hukum biasa telah diajukan.
 Pidana mati dilakukan titempat tertentu (tidak dimuka umum) oleh regu tembak setelah permohonan grasi ditolak presiden.
 Apabila pidana sejenis dilakukan berturut-turut, maka pelaksanaannya pun dilakukan berturut-turut.
 Putusan pidana denda diberi waktu 1 bulan untuk dilunasi dan dapat diperpanjang paling lama 1 bulan kecuali putusan acara pemeriksaan cepat harus dilunasi seketika (pasal 273 ayat 1-2 KUHAP).
 Untuk pidana perampasan barang, jaksa menguasakannya pada kantor lelang negara untuk dijual lelang paling lama 3 bulan dan perpanjangan paling lama 1 bulan. kemudian hasilnya masuk kas Negara (pasal 273 ayat 3-4 KUHAP).
 Biaya perkara/ ganti kerugian dibagi secara berimbang bila TP dilakuakn oleh lebih dari 1 orang (pasal 274-275 KUHAP).
 Pasal 276 KUHAP menyatakan bahwa dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan UU.
BAB XIII PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN.
 Lembaga hakim pengawas dan pengamat (hakim wasmat) diatur dalam BAB XX pada pasal 277-283 KUHAP.
 Fungsi pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim wasmat terdapat tujuan yang sangat mulia, yakni untuk menciptakan pemidanaan yang lebih manusiawi sesuai dengan tuntutan dan keadilan masyarakat, memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap terpidana serta sebagai sarana koreksi bagi hakim atas putusan yang telah dijatuhkan.
 Pasal 721, 722 dan lainnya dari KUHAP prancis memberi gambaran tugas hakim yang diberi tugas khusus yaitu untuk menjamin supaya pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan itu betul-betul dilaksanakan dan hakim boleh mempekerjakan terpidana diluar tembok LP tanpa pengawasan dengan syarat ketika malam dan libur kerja harus berada di LP.
 Wewenang dari hakim wasmat adalah ini terbatas pada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan (penjara/kurungan) sehingga dalam soal pengadilan menjatuhkan pidana mati/denda tidak termasuk ruang lingkup wewenangnya (pasal 277 KUHAP). Selain itu, wasmat ini juga berlaku bagi pemidanaan bersyarat.
 Pokok pelaksanaan wasmat diatur KUHAP dari pasal 278-282 ditambah surat edaran MA (SEMA), yakni SEMA no.7 tahun 1985, diantaranya metode dalam melaksanakan wasmat adalah edukatif, persuatif, yang ditunjang asas kekeluargaan, hakim wasmat harus mampu mengumpulkan fakta berdasarkan keadaan yang sebenarnya, jauh dari pandangan subjektif, ruang tugasnya adalah narapidana (bukan dari pengadilan militer) yang menjalani pidananya dilembaga pemasyarakatan yang terdapat dalam daerah hukum pengadilan negeri dimana hakim wasmat tersebut bertugas, dan jumlah hakim wasmat boleh 1/ lebih tergantung jumlah narapidananya.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.